Lembaga Kajian Nasional akan mengadakan Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara guna untuk memberikan pengajaran tentang sistem rekonsiliasi. Yang juga merupakan proses untuk mencocokkan semua data transaksi keuangan yang dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Dimana ini akan disinkronisasi dengan semua sistem hingga sub sistem pada sumber yang sama. hal tersebut diperlukan untuk mengatasi kecurangan (korupsi) […]
Bimtek Tata Cara Penilaian Aset Daerah dan Diklat Tata Cara Penilaian Aset Daerah Di dalam menejemen aset pemerintah baik di pusat maupun daerah meliputi; inventarisasi aset, teknik penilaian aset daerah, dan pengawasan serta pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset. (Bimtek Tata cara Penilaian Aset Daerah) Dengan adanya penguasaan Teknik dan Tata Cara Penilaian Aset Daerah […]
Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Untuk melakukan Pengelolaan Aset Daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat. Di dalam Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. […]
Bimtek Barang Milik Daerah – BMD akan diselenggarakan dibeberapa daerah di indonesia. Presiden Republik Indonesia (RI) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah / negara (BMD/N) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan barang milik daerah / negara. di dalam kebijakan itu mengatur penyesuaian jangka waktu […]
Pengelolaan Barang Milik Daerah Perubahan paradikma baru pengelolaan barang milik daerah / asset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ini merupakan peraturan turunan UU No 1 […]