Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan/atau pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan BLUD. (rec. Diklat Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah)

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP)No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Permendagri No. 55 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek dengan tema “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya” pada:

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

BULAN JULI

Berikut kami Sampaikan Biaya Diklat / Bimtek Lakip, Renstra dan Renja dan pelatihan lainnya seperti Bimtek Sakip, Bimtek Renstra, Bimtek Renja dan lain-lain yang di selenggarakan secara swadana dengan biaya Diklat

Biaya Bimek Dan Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran :

Info Terkait :

• reviu laporan keuangan skpd
• contoh reviu laporan keuangan pemerintah daerah
• pedoman reviu laporan keuangan
• contoh laporan reviu lkpd
• program kerja reviu laporan keuangan pemerintah daerah
• standar reviu laporan keuangan
• laporan hasil reviu lkpd
• reviu laporan keuangan kementerian
• reviu laporan keuangan pemerintah daerah
• reviu laporan keuangan skpd
• standar reviu laporan keuangan pemerintah daerah
• reviu laporan keuangan pemerintah pusat
• pedoman reviu laporan keuangan
• reviu laporan keuangan kementerian
• reviu atau review
• pengertian reviu