Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perubahan paradikma baru pengelolaan barang milik daerah / asset daerah  yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ini merupakan peraturan turunan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dengan adanya (Permendagri) RI No. 19 Tahun 2016 telah memunculkan optimisme baru best practice dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya.

Dengan mengedepankan good governance, Pengelolaan aset daerah / barang milik daerah yang profesional dan moderen diharapkan akan mampu meningkatkan kembali kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat maupun stakeholder . Pengelolaan barang/aset milik daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, akan tetapi lebih maju berpikir dalam menangani barang / aset daerah, bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset dan dapat meningkatkan nilai pendapatan asli daerah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Aset Daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek dan Diklat TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA (BMN/D) yang diselenggarakan pada :

BULAN JULI