Bimtek Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan/atau pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan BLUD. (rec. Diklat Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah)
Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP)No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Permendagri No. 55 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek dengan tema “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya” pada:
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
BULAN JULI
BULAN JULI 2018 | |
| 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya 06 - 07 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya 11 - 12 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok | 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya 20 - 21 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya 26 - 27 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok |
| Januari / Februari / Maret April / Mei / Juni | Juli / Agustus / September Oktober / November / Desember |
Berikut kami Sampaikan Biaya Diklat / Bimtek Lakip, Renstra dan Renja dan pelatihan lainnya seperti Bimtek Sakip, Bimtek Renstra, Bimtek Renja dan lain-lain yang di selenggarakan secara swadana dengan biaya Diklat
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :Rp. 3.500.000,- untuk peserta tidak menginap |
Info Terkait :
- reviu laporan keuangan skpd
- contoh reviu laporan keuangan pemerintah daerah
- pedoman reviu laporan keuangan
- contoh laporan reviu lkpd
- program kerja reviu laporan keuangan pemerintah daerah
- standar reviu laporan keuangan
- laporan hasil reviu lkpd
- reviu laporan keuangan kementerian
- reviu laporan keuangan pemerintah daerah
- reviu laporan keuangan skpd
- standar reviu laporan keuangan pemerintah daerah
- reviu laporan keuangan pemerintah pusat
- pedoman reviu laporan keuangan
- reviu laporan keuangan kementerian
- reviu atau review
- pengertian reviu
