Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan/atau pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan BLUD. (rec. Diklat Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah)

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP)No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Permendagri No. 55 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek dengan tema “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya” pada:

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

BULAN JULI

26 – 27 Juli di Hotel Oasis Amir Jakarta
26 – 27 Juli di Hotel Mutiara Yogyakarta
26 – 27 Juli di Hotel Cemerlang Bandung
26 – 27 Juli di Hotel Losari Beach Makassar
27 – 28 Juli di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 – 28 Juli di Hotel Mutiara Yogyakarta
27 – 28 Juli di Hotel Cemerlang Bandung
27 – 28 Juli di Hotel Losari Beach Makassar

Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

Berikut kami Sampaikan Biaya Diklat / Bimtek Lakip, Renstra dan Renja dan pelatihan lainnya seperti Bimtek Sakip, Bimtek Renstra, Bimtek Renja dan lain-lain yang di selenggarakan secara swadana dengan biaya Diklat

Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta / Angkatan.

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
– Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi

– Telp./Fax. (021) 22443223
– Konf : 0812 943 77777

Info Terkait :

  • reviu laporan keuangan skpd
  • contoh reviu laporan keuangan pemerintah daerah
  • pedoman reviu laporan keuangan
  • contoh laporan reviu lkpd
  • program kerja reviu laporan keuangan pemerintah daerah
  • standar reviu laporan keuangan
  • laporan hasil reviu lkpd
  • reviu laporan keuangan kementerian
  • reviu laporan keuangan pemerintah daerah
  • reviu laporan keuangan skpd
  • standar reviu laporan keuangan pemerintah daerah
  • reviu laporan keuangan pemerintah pusat
  • pedoman reviu laporan keuangan
  • reviu laporan keuangan kementerian
  • reviu atau review
  • pengertian reviu