Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No. 43 Tahun 1999, Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian. Mutasi yang secara teknis dalam Undang – Undang tersebut diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang sering muncul adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya. (rec. Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah)

Issu ini terakhir sangat mengemuka pasca pemberlakuan Pilkada langsung dimana “dukung mendukung” tergelar secara pulgar serta mengharuskan dibangunnya keterikatan – keterikatan emosional, kultural, psikologis, dan kepentingan dalam masyarakat untuk meraih kekuasaan dan/atau pada akhirnya berujung kepada dikotomi “pendukung dan bukan pendukung”. Untuk itu, dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas birokrasi.

Apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan maka kami akan melaksanakan Bimtek mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah yang diselenggarakan pada:

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

BULAN JULI

26 – 27 Juli di Hotel Oasis Amir Jakarta
26 – 27 Juli di Hotel Mutiara Yogyakarta
26 – 27 Juli di Hotel Cemerlang Bandung
26 – 27 Juli di Hotel Losari Beach Makassar
27 – 28 Juli di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 – 28 Juli di Hotel Mutiara Yogyakarta
27 – 28 Juli di Hotel Cemerlang Bandung
27 – 28 Juli di Hotel Losari Beach Makassar

Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

Berikut kami informasi kan Biaya Pelatihan / Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah dan pelatihan lainnya seperti pelatihan Keuangan, Bimtek Mutasi Kepegawaian Daerah, Pelatihan Kepegawaian Daerah, Diklat Pemerintahan, Diklat Mutasi Kepegawaian, di selenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi :

Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta / Angkatan.

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
– Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi

– Telp./Fax. (021) 22443223
– Konf : 0812 943 77777
  • pengertian mutasi pegawai
  • makalah mutasi pegawai
  • tujuan mutasi pegawai
  • pengertian mutasi pegawai menurut para ahli
  • pengertian rotasi pegawai
  • pengertian promosi pegawai
  • mutasi pegawai negeri sipil
  • prosedur mutasi karyawan perusahaan
  • produk kepegawaian
  • sk mutasi terbaru
  • sk mutasi
  • biro kepegawaian